Ketua Departemen Kajian Strategis KAMMI Daerah Kepulauan Riau, Jamhur Ar Rahman melalui humas KAMMI Kepri Nurul Azizah mengungkapkan sepakat dengan pidato presiden dengan penyikapan terhadap perbuatan pelecehan Malaysia terhadap Indonesia dan meminta Gubkepri H. M. Sani sebagai daerah wilayah perbatasan bisa menjadi mediator antara Indonesia dan Malaysia karena secara emosional Kepulauan Riau cukup dengan dengan Malaysia.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini menyatakan kesepakatannya terhadap langkah – langkah serta sikap yang telah diambil oleh Presiden SBY terkait konflik dua negara tetangga ini. “Sikap yang diambil oleh Presiden sudah cukup tepat, karena adanya kekhawatiran dua negara ini tengah diprovokasi oleh antek – antek Yahudi, mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan basis Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara,“ ungkap Jamhur Ar Rahman.
Jika permasalahan kedua negara ini masih bisa diselesaikan melalui jalan diplomasi, perang bukanlah langkah yang patut diambil karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar di kedua belah pihak.
Lagipula, rakyat Indonesia yang berdomisili di daerah perbatasan seperti Kalimantan dan Kepulauan Riau pastinya akan merasakan penderitaan sebagai korban perang. Selain itu, kesiapan Indonesia untuk berperang dengan Malaysia juga masih dipertanyakan. Kendati memiliki kuantitas tentara lebih banyak dibandingkan Malaysia, kualitas peralatan dan fasilitas perang Indonesia tidak dapat dipastikan.
Di samping itu, jika pilihan perang yang diambil pemerintah, maka setiap bulannya pemerintah harus menyediakan dana perang sekitar 6 triliun rupiah. “Kita juga meminta sebagai daerah serumpun Melayu, Kepulauan Riau bisa mengambil peran dalam hal ini untuk mendamaikan kondisi RI – Malaysia, tentunya Gubkepri H. M. Sani bisa memerankan melalui lembaga-lembaga Melayu yang ada seperti DMDI,” tutup Jamhur Ar-Rahman melalui humas KAMMI Kepulauan Riau Nurul Azizah.
